[back

 

 

 

PROPINSI: PUSAT

2 Juni 2010 16:47 WIB
SINKRONISASI PROGRAM, INFORMASI DAN PELAPORAN DI JATENG
halaman ini error

17 Mei 2010 3:14 WIB
Sosialisasi e-Literacy Pusat
Hari ini, Senin (17/5) sampai dengan besok pagi, Petugas teknis data kehubinsyakeran dari 35 Kab/Kota, menerima informasi mengenai e-literacy dari Pusat, di R. Sisca, Gedung Telkom Jateng,dalam Sosialisasi ini disampaikan akan kebutuhan data untuk kepentingan kebijakan pembangunan nasional. Narasumber dari Balitfo Bp. Ripto Wibowo dan Sudanar Budiyo, menyampaikan pula semangat Jawa Tengah terkait dengan masalah data. Kami, Provinsi Jawa Tengah, siap untuk mendukung kegiatan pusat, demikian disampaikan oleh Narasumber Jateng, Umi Hani', dan berharap kedepan terjalin link antara Balitfo - Pusdatin dan Jateng.

2 Mei 2010 0:52 WIB
May Day di Jateng, Sangat Kondusif
Peringatan Hari Buruh Internasional, yang diperingati oleh elemen buruh/pekerja di Jawa Tengah, Sabtu ini (1/5) berjalan tertib dan kondusif. Massa buruh/pekerja bergerak mulai jam 09.00 pagi menuju jalan pahlawan, sebagai pusat konsentrasi mereka melakukan orasi, di depan kantor Gubernuran dan Gedung Berlian ( Gedung DPRD Jateng ). Massa buruh/pekerja yang jumlahnya mencapai 5000an itu terbagi dalam beberapa kelompok. Sementara itu di hanya 8 kab/kota di Jateng yang juga menggelar demo peringatan May Day, berlangsung tertib dan aman.

6 April 2010 17:00 WIB
Pemberdayaan Kopkar di Surabaya - "Lebih Baik Tidak Menerima Bansos ?"
Ditjen PHIJSK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan meluncurkan bantuan sosial ( Bansos ) kepada 40 Koperasi Karyawan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Dirjen PHIJSK No. 111 Tahun 2009 yang dikeluarkan pada bulan Agustus tahun lalu, demikian disampaikan oleh Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisa Diskriminasi, dalam Pembukaan Sosialisasi Pemberdayaan Kopkar, yang diselenggarakan di Hotel Sahid Surabaya pada tanggal 29 Maret 2010.

23 Maret 2010 10:24 WIB
Penyusunan Pedoman Pencegahan Harassment di Tempat Kerja
Di Hotel Perdana Wisata, Kota Kembang, Bandung, Kegiatan Penyusunan Pedoman Pencegahan Harassment di Tempat Kerja, dibuka oleh Dirjen PHI & JSL Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada hari Kamis malam (18/3). Kegiatan yang diikuti oleh peserta dari 21 Provinsi dan Pusat sendiri itu diharapkan dapat tersusun draft akhir pedoman pencegahan Harassment di Tempat Kerja, yang hanya berlaku di Perusahaan. Pada sessi pertama, kegiatan yang dilaksanakan di hotel yang lokasi dekat dengan Pasar Baru itu, narasumber dari ILO, Ibu Parisara, menjelaskan bahwa hendaknya dibuat definisi tersendiri mengenai harassment yang disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia, secara nasional. Demikian halnya untuk masing-masing provinsi dengan adat budaya masing-masing maka dapat dibuat definisi yang sesuai.

2 Maret 2010 15:22 WIB
Targetnya adalah Pembuatan PP/PKB di Perusahaan
" Targetnya adalah ada peningkatan pembuatan peraturan perusahaan ", demikian disampaikan oleh Kasi Syaker dan Jamsos Disnakertransduk Prov. Jateng, Ibu Umi Hani', SH., M Hum, disela-sela persiapan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Syaker dan Jamsos yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2010 mendatang di Ruang Pulang Pisau, Lt 3, Disnakertransduk Jl, Pahlawan No. 16 Semarang. Peraturan Perusahaan adalah kebutuhan pengusaha agar perusahaan tetap kuat ditengah serbuan produk luar, dengan peraturan perusahaan, perusahaan dapat focus pada visi dan misinya dengan tetap memperhatikan hak, kesejahteraan dan mengatur kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses di perusahaan. Kinerja pejabat di bidang naker akan terlihat dari peningkatan syarat-syarat kerja di perusahaan, yakni jumlah PP, PKB, Kualitas Perjanjian Kerja, Kualitas MoU Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan pada perusahaan lain, serta pelaksanaan ketentuan normatif yang lain.

29 Desember 2009 16:06 WIB
1 JANUARI 2010 EFEKTIF BERLAKUNYA SELURUH KEPUTUSAN GUB TENTANG UM
Menghitung hari, demikian kita pernah mendengar syair sebuah lagu Melly Goeslow, hanya dengan menghitung jari kita. Semua keputusan Gubernur itu harus berlaku secara efektif per 1 Januari 2010 bagi semua perusahaan di wilayah masing-masing. Besok Jum'at.

20 November 2009 0:36 WIB
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam ketententuan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 mencakup 5 (lima) manfaat jaminan yaitu Jaminan pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,jaminan hari tua dan Jaminan Pensiun, untuk dapat menindaklanjuti dari ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 saat ini digalakan pertemuan-pertemuan intensif untuk membahas peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 40 tahun 2004 dengan melibatkan unsur tripartit

22 Agustus 2009 11:25 WIB
SKB MENTERI TENTANG HARI HARI LIBUR NASIONAL & CUTI BERSAMA TAHUN 2010
KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI, MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI & MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL & CUTI BERSAMA TAHUN 2010. DAPAT DILIHAT DISINI
KLIK DISINI

7 Juli 2009 19:16 WIB
Hari Libur pada pemilihan Umum Presiden dan Wapres 8 Juli 2009
Pemerintah telah menetapkan hari libur bagi pekerja/buruh pada hari pemungutan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang ditetapkan melalui 1. Keputusan Presiden No. 17 tahun 2009 tentang penetapan hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sebagai hari libur nasional 2. Surat Edaran Menakertrans RI No. SE.241/Men/S.J-HK/VII/2009 tentang Hari Libut Pekerja/Buruh Pada Hari Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wapres Tahun 2009

31 Mei 2009 2:03 WIB
Kepmenakertrans RI No. Kep. 49/Men/2004 tentang Struktur & Skala Upah
Kepmenakertrans RI No. Kep. 49/Men/2004 tentang Struktur & Skala Upah telah lama dikeluarkan, namun ternyata masih banyak perusahaan yang belum membuat struktur dan skala upah. Struktur dan Skala Upah diperlukan sebagai antisipasi timbulnya permasalahan pengupahan ketika grade paling rendah tersundul akibat adanya penetapan upah minimum. Dibawah ini Keputusan Menteri diatas dapat didownload
KLIK DISINI

31 Mei 2009 1:09 WIB
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UMK JATENG TAHUN 2009
Pada tanggal 20 November tahun lalu, 2008, Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 561.4 / 52 / 2008, tentang Upah Minimum Pada 35 ( tiga puluh lima ) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengan Tahun 2009. Setelah efektif berlaku maka dilakukan pemantauan kepada perusahaan-perusahaan yang dilakukan Tim Pemantau Unsur Tripartit Provinsi dan petugas Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setempat.

29 April 2009 5:26 WIB
Audiensi anggota LKS Tripartit Nasional dengan Presiden RI
Tanggal 21 April 2009 merupakan hari bersejarah bagi Ditjen PHI dan Jamsos dengan menggelar audiensi anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudoyono

7 Januari 2009 0:04 WIB
laporan realisasi anggaran sampai dengan Nop. 08
Laporan realisasi anggaran program perlindungan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja PHI & Jamsos baik dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk kondisi sampai dengan bulan Nopember 2008 segera harap dilaporkan paling lambat tanggal 18 Desember 2008 melalui fax No. 021-5269353( Disnaker Propinsi agar dapat menghimpum realisasi anggaran dana tugas pembantuan)

14 Desember 2008 22:52 WIB
UMP & UMSP Tahun 2009
Penetapan UMP & UMSP Tahun 2009

22 September 2008 23:26 WIB
PEMBORONGAN PEKERJAAN DAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA
Maraknya penggunaan perusahaan penyedia jasa pekerja dan perusahaan pemborongan pekerjaan oleh perusahaan pengguna menggugah kita untuk mengetahui sejauh mana perusahan penyedia jasa pekerja dan perusahaan pemborongan pekerjaan dipandang dari aspek hukum

19 Januari 2008 4:46 WIB
32 Propinsi telah menetapkan UMP Klik menu informasi -->data upah minimun
Penetapan Upah Minimum Propinsi telah ditetapkan oleh 32 Propinsi dan berlaku mulai Januari 2008, terdapat 1 wilayah yang belum menetapkan UMP yaitu Irian Jaya Barat namun demikian untuk penetapan UMP daerah Irjabar ditetapkan mengacu pada UMP Papua

29 November 2007 4:11 WIB
Finalisiasi "Konsultasi Teknis Program/Kegiatan Ditjen PHI & Jamsos"
Direktorat Jenderal PHI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja akan mengadakan kegiatan Konsultasi Teknis Program/Kegiatan Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja pada tanggal 7 Desember 2007 bertempat di Safari Garden Hotel

1 Oktober 2007 22:46 WIB
CUTI BERSAMA TAHUN 2007 MENGALAMI PERUBAHAN
Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2007 mengalami perubahan yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 97 tahun 2007 No. Kep. 326/Men/X/2007 No.SKB/10/M.PAN/10/2007 Tanggal 1 Oktober 2007

25 September 2007 0:37 WIB
Karyawan General Motor Michingan AS Melakukan demo.unjuk rasa
Karyawan General Motor yang tergabung dalam United Auto Worker (UAW) melakukan demo/unjuk rasa di pabrik General Motor Michogan AS, mereka kecewa setelah tidak tercapainya kesepakatan soal biaya kesehatan

17 September 2007 23:53 WIB
Lembaga Komitmen Team Tidak ada kaitannya dengan Presiden SBY
Sesuai dengan surat Menteri Sekretaris Kabinet RI No. B. 325/Seskab/VIII/2007 tanggal 13 Juli 2007 perihal surat yang menggunakan atau membawa nama presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang intinya menjelaskan bahwa Lembaga Komitmen Team tidak ada kaitannya dengan Presiden SBY baik dalam kapasitas sebagai presiden maupun pribadi

20 Juni 2007 0:14 WIB
Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial saat ini telah tersedia Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

1 Maret 2007 0:35 WIB
Pergantian Direksi Dan Dewan Komisaris PT. Jamsostek
Rapat Umun Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jamsostek tanggal 19 Pebruari 2007 menetapkan pengantian Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamsostek

11 Februari 2007 23:58 WIB
Mekanisme Bipartit sebagai ungulan dalam penyelesaian PHI/PHK
Bipartit berasal dari kata bi : dua partit : pertemuan/perundingan Definisi perundingan bipartit : perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

12 Januari 2007 2:35 WIB
Kesejahteraan Pekerja
Progress upaya peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh

4 Desember 2006 8:07 WIB
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN UMP 2007
Mempertahankan dalam pengambilan/penetapan UMP 2006 (antara SP/SB versus Apindo )

5 Oktober 2006 4:41 WIB
PROGRAM JAM-SOS TK BAGI TK DI KEGIATAN INFORMAL
Krisis ekonomi di Indonesia berdampak pada peningkatan proporsi pekerja pada usaha-usaha ekonomi informal yang cukup besar.

23 Agustus 2006 0:20 WIB
HUBUNGAN INDUSTRIAL ERA BARU
TANTANGAN DAN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL


 

 

copyright @ 2005 phi-jsk-nakertrans.net